Gubernur Baru di Tengah Efisiensi Anggaran

Pelantikan gubernur baru selalu membawa angin segar, dengan janji perubahan dan harapan baru bagi masyarakat. Pada 20 Februari 2025, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) dan dr. Jihan Nurlela dilantik sebagai Gubernur Provinsi Lampung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15P tahun 2025 dan 24P tahun 2025 tentang pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030 oleh Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Kemudian pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.

Sebagai pemimpin baru, Mirza membawa visi dan misi yang berfokus pada pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Mirza, selain masalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan, adalah masalah pengelolaan anggaran daerah, terutama terkait efisiensi anggaran. Ini menjadi isu penting mengingat situasi ekonomi yang tidak stabil, ketatnya anggaran pemerintah pusat, dan berbagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Efisiensi Anggaran Sebagai Instruksi Pemerintah Pusat

Tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi oleh Gubernur Mirza bukan hanya masalah lokal, tetapi juga merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat yang menginginkan adanya penataan dan pemangkasan anggaran secara nasional.

Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Instruksi ini bertujuan agar anggaran negara dapat digunakan sebaik-baiknya dan tidak terbuang percuma. Efisiensi ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk meningkatkan program-program prioritas pemerintah, serta mengurangi defisit anggaran yang terus meningkat.

Dengan melakukan efisiensi, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan non-esensial dapat dialihkan untuk program-program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, sebagian dari anggaran yang dihemat digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi lebih dari 82 juta anak dan ibu hamil, yang memerlukan dana sekitar $28 miliar per tahun.

Untuk Provinsi Lampung, efisiensi anggaran menjadi tantangan ganda karena pemerintah daerah juga harus menjaga keberlanjutan program-program pembangunan yang vital bagi masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dalam konteks ini, efisiensi anggaran bukan hanya soal mengurangi belanja, tetapi juga tentang memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk mencapai hasil yang optimal dengan dampak yang minimal bagi masyarakat.

Rencana Pemangkasan Anggaran di Lampung

Sejak pelantikan Gubernur Mirza, Pemerintah Provinsi Lampung telah merencanakan sejumlah langkah efisiensi anggaran yang akan diterapkan pada APBD 2025. Salah satu kebijakan utama adalah pemotongan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar. Pemangkasan anggaran ini melibatkan beberapa sektor yang selama ini menjadi pos besar pengeluaran daerah, seperti membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

Pemerintah daerah juga diminta untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Akan tetapi memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan ini, meskipun kontroversial, merupakan langkah konkret untuk memangkas pengeluaran yang dianggap tidak efektif dan lebih mengutamakan program-program prioritas pemerintah yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Kritik dan Tantangan dari Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor yang sangat vital dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lampung, sebagai provinsi yang memiliki populasi besar dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, memerlukan perhatian khusus di kedua sektor ini. Pemotongan anggaran untuk sektor-sektor ini dapat berisiko menurunkan kualitas pelayanan dan berdampak pada program-program yang sudah berjalan.

Selain itu, di sektor pendidikan, Lampung juga menghadapi tantangan dalam hal jumlah guru dan tenaga pendidikan yang masih belum merata di seluruh daerah. Beberapa kabupaten di Lampung masih mengalami kekurangan tenaga pengajar yang terlatih. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran yang mempengaruhi sektor pendidikan bisa memperburuk ketimpangan tersebut. Meskipun pemerintah pusat sudah mencetak rekor sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar Rp, 724,3 triliun.

Dalam sektor kesehatan, Lampung juga menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari kekurangan fasilitas kesehatan hingga jumlah tenaga medis yang terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Rumah sakit dan puskesmas di beberapa wilayah masih membutuhkan perbaikan dan pembaruan fasilitas, sementara anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai.

Oleh karena itu penulis memandang perlu kepada pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah keterbatasn anggaran yang ada agar menekan angka kematian bagi masyarakat akibat sakit yang diderita.

Solusi dan Pendekatan yang Arif

Menghadapi tantangan efisiensi anggaran, Gubernur Mirza perlu memastikan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan dengan bijak, selektif, dan mempertimbangkan prioritas daerah. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk mendanai program-program yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah dapat fokus pada penghematan di sektor yang tidak terlalu vital, seperti belanja barang dan jasa yang tidak mendesak, serta efisiensi operasional pemerintahan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah perlu ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Lampung harus memastikan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan dengan cara yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga masyarakat sipil. Ini akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat dan tidak merugikan kepentingan rakyat.

Permasalah yang sering muncul juga adalah tidak adanya data yang valid, jadi pendekatan berbasis data juga perlu diterapkan dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah Provinsi Lampung harus mampu melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan anggaran di setiap sektor, dan menentukan sektor-sektor yang membutuhkan prioritas anggaran lebih besar. Sebagai contoh, anggaran untuk pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di daerah-daerah terpencil bisa menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, untuk sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah dapat mencari solusi kreatif, seperti kerjasama dengan berbagai pihak seperti swasta atau lembaga swadaya masyarakat, guna mengurangi ketergantungan pada anggaran yang ada.

Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi dan Kebutuhan Rakyat

Memang tidaklah mudah dalam menghadapi efesiensi anggaran ini, tapi ini semua dilakukan untuk mengurangi beberapa kegiatan yang dianggap boros dan tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Tantangan terbesar bagi Gubernur Mirza adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat. Efisiensi anggaran memang penting untuk menjaga agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia, tetapi pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus bener-bener dipastikan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetap terlayani dengan baik.

Untuk itu, Gubernur Mirza perlu membangun komunikasi yang baik dengan beberapa stakeholder, berbagai organisasi masyarakat, serta sektor swasta, guna menyusun kebijakan yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan berdampak positif bagi masyarakat. Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan anggaran sangat penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan efisiensi yang diterapkan.

Kesimpulan

Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan negara, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan pelayanan publik. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, manfaat jangka panjang dari kebijakan ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik, dengan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, keyakinan terhadap kemampuan Gubernur Mirza untuk memimpin Lampung tetap tinggi. Selain karena pengalaman dan rekam jejak yang baik di dunia politik, Mirza juga dikenal sebagai sosok yang memiliki visi yang jelas untuk kemajuan provinsi ini.

Dengan latar belakangnya yang beragam, mulai dunia pengusaha,  pendidikan hingga pemerintahan, Mirza dipandang sebagai sosok yang mampu menghadapi kompleksitas masalah yang ada di Lampung. Kepemimpinan Mirza juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, serta antara berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Dengan koordinasi yang baik antar pihak-pihak terkait, kebijakan yang diterapkan diharapkan dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas.