Implementasi Pendidikan Kependudukan Dianggap Perlu

Humas UIN RIL – Dalam menghadapi bonus demografi yang diperkirkan terjadi pada 2030, maka diperlukan beragam persiapan terkait persoalan kependudukan tersebut. Implementasi pendidikan kependudukan dalam mata kuliah wajib umum juga sudah diwacanakan untuk dapat diadopsi di perguruan tinggi.

Menurut BKKBN, bonus demografi merupakan keuntungan yang dinikmati suatu negara yang ada di dunia ini sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialami oleh negaranya tersebut.

Untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa terkait kependudukan dan bonus demografi, UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UIN Raden Intan bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Lampung selenggarakan kuliah umum terkait implementasi pendidikan kependudukan tersebut.

Kuliah umum yang diikuti sekitar 500 mahasiswa UIN dari lintas fakultas itu dilaksanakan di GSG Fakultas Syariah, Rabu (19/9/2018). Hadir sebagai narasumber tunggal yaitu Dr Soedibyo Alimoeso  MA yang menjabat Ketua  Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Pusat. Kegiatan ini merupakan yang kedua atas kerjasama dengan BKKBN, setelah tahun sebelumnya juga terlaksana kegiatan serupa di UIN.

Dr Efa Rodiah Nur MH selaku kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyampaikan, kegiatan ini bertujuan memberi pemahaman tentang implementasi pendidikan kependudukan sebagai mata kuliah wajib umum. “Ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka memberi pemahaman kepada sivitas akademika, khusus untuk mahasiswa. Kesiapan hardskill dan softskill perlu dipersiapkan sejak dini,” kata Efa saat menyampaikan laporan pada forum tersebut.

Kepala BKKBN Provinsi Lampung, Uliantina Meiti MM, mengatakan bahwa implementasi pendidikan kependudukan tidak terlepas dari peran akademisi. “Dari kegiatan seperti ini bagaimana kita memasukkan ke kurikulum pendidikan tentang mata kuliah wajib umum. Dan Ini tidak terlepas dari akademisi,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.

Uliantina pun berharap agar kemajuan penduduk yang sangat pesat ini bisa siapkan lembaga pendidikan. Ia menyampaikan, menurut data BPS, penduduk Lampung saat ini sudah mencapai 8,5 juta jiwa dan kemungkinan akan terus bertambah. Maka menurutnya, persoalan kependudukan ini dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan guna memahami perilaku hidup peduli kependudukan.

Direncanakan kegiatan ini akan dibuka oleh Wakil Rektor (WR) III bidang kemahasiswaan. Dikarenakan para pimpinan berhalangan hadir, Wakil Dekan (WD) III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Dr Rubhan Masykur MPd membuka kuliah umum tersebut.

Dalam sambutannya, WD III FTK ini menyampaikan permohonan maaf piminan yang berhalangan hadir. Pimpinan UIN juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan tersebut.

Rubhan mengungkapkan bahwa implementasikan tentang persoalan kependudukan saat ini memang diperlukan. Menurutnya, persoalan kependudukan ini sangat berpengaruh terhadap semua lini kehidupan.

“Soal kemiskinan, sosial, ekonomi, politik, dan lainnya, itu sangat berpengaruh dari kependukukan. Dan kami fakultas tarbiyah siap mensupport terkait kurikulum tentang kependudukan ini,” terangnya.

Dihadapan mahasiswa peserta kuliah umum, Rubhan mengingatkan bahwa mereka akan mengalami bonus demografi. “Bonus itu akan menjadi berkah ketika sudah mulai mempersiapkan saat ini, sehingga akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas. Kita harus memiliki dan mengasah skill, kemampuan dan kompetensi. Dan  itu didapat melalui pendidikan,” tambahnya.

Selain itu, WD III FTK ini menjabarkan kriteria manusia berkualitas. Menurutnya, manusia yang berkualitas harus memiliki jiwa yang kritis, kreatif, inovatif dan memiliki karakter integritas yang kuat. (NF/HI)